Definisi Hukum

Apa itu Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)?

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) — pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik DJP untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, seperti penerbitan faktur fiktif atau penggelapan omzet.

Dasar Hukum

Pasal 43A Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) s.t.d.t.d UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP).

Contoh Kasus & Penerapan

Jika SP2DK adalah teguran administratif ringan, Bukper adalah tahap pra-penyidikan pidana. Wajib Pajak masih memiliki kesempatan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP untuk menghindari pidana penjara.

Butuh bantuan terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)?

Temukan Pengacara Perpajakan / Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

⚙️ Legal Interactive Tools

Simulasi & Tool Terkait: Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)

Hitung simulasi dan estimasi biaya resmi atau draf dokumen terkait istilah pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

PP 35/2021Calculator

Kalkulator Pesangon PHK 2026 (PP 35/2021 UU Cipta Kerja)

Hitung hak Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) berdasarkan masa kerja dan alasan PHK.

Buka Kalkulator Pesangon PHK→

UU No. 18/2003Calculator

Estimasi Biaya Jasa Advokat & Tarif Pengacara

Simulasi kisaran honorarium advokat di Indonesia: lawyer fee, operasional perkara, retainer bulanan, dan success fee untuk kasus perdata atau pidana.

Buka Estimasi Biaya Pengacara→

Istilah Terkait

Peninjauan Kembali Pajak Banding Pajak Keberatan Pajak Pemeriksaan Pajak Penyusutan Fiskal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Surat Tagihan Pajak (STP)

Panduan & Prosedur Hukum Terkait

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 ayat 3 UU KUP & Coretax 2026

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah investigasi intelijen DJP untuk menemukan indikasi tindak pidana perpajakan sebelum terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi pidana dengan memanfaatkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP jo. PMK 177/PMK.03/2022 melalui pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, melunasi pajak kurang bayar, dan menyetor sanksi denda 100% via Coretax DJP.

Cara Konsultan Pajak Mendapat Klien UMKM Secara Organik: 3 Pendekatan Inbound Sesuai Etika IKPI

Pasal 10 Kode Etik IKPI melarang konsultan pajak memasang iklan komersial untuk mencari pelanggan. Konsultan pajak dapat menerapkan 3 pendekatan inbound berbasis spesialisasi keahlian di direktori publik agar wajib pajak yang menghadapi persoalan fiskal menemukan kantor Anda secara mandiri.

Keberatan Pajak atas SKPKB: Syarat, Batas 3 Bulan, Sanksi

Keberatan pajak atas SKPKB wajib diajukan maksimal 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan dikirim dengan melunasi pokok pajak yang disetujui pada pembahasan akhir (Pasal 25 UU KUP). Penolakan permohonan keberatan oleh Direktur Jenderal Pajak memicu sanksi administratif berupa denda 30 persen dari sisa pajak yang belum dibayar.