Definisi Hukum

Apa itu PKPU?

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan debitur yang kesulitan keuangan untuk meminta pengadilan menunda semua tagihan dari kreditur — selama debitur merancang rencana perdamaian (restrukturisasi utang). Berbeda dari pailit: PKPU adalah jeda untuk bernegosiasi, bukan likuidasi aset.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 222–294 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan Anda punya utang Rp 50 miliar ke 10 kreditur. Cash flow sedang berat tapi aset masih cukup. Daripada langsung dipailitkan, Anda bisa mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga. Kreditur tidak bisa menagih selama proses PKPU — Anda diberi waktu 270 hari untuk merundingkan restrukturisasi utang.

Butuh bantuan terkait PKPU?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait PKPU?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

LikuidasiPailitPerkumpulanHakim PengawasKurator KepailitanActio Pauliana

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.