Definisi Hukum

Apa itu Perkumpulan?

Perkumpulan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan kesepakatan anggota yang berhimpun untuk tujuan bersama — umumnya non-profit tetapi bisa memiliki kegiatan usaha sebagai penunjang. Berbeda dari yayasan, perkumpulan memiliki anggota yang aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui rapat anggota.

Dasar Hukum

Pasal 1653 KUHPerdata; Permenkumham No. 3 Tahun 2016

Contoh Kasus & Penerapan

Sekelompok dokter mendirikan Perkumpulan Dokter Spesialis Jantung Indonesia. Anggota membayar iuran tahunan, memilih pengurus, dan menghadiri kongres nasional setiap 2 tahun. Perkumpulan bisa mendirikan klinik sebagai unit usaha penunjang — keuntungannya digunakan untuk kegiatan organisasi.

Butuh bantuan terkait Perkumpulan?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Likuidasi Pailit CV Yayasan PKPU Firma

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.