Definisi Hukum

Apa itu Putusan Verstek?

Putusan verstek adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat — karena tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara sah. Tergugat yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dianggap mengakui semua dalil penggugat. Tergugat bisa melawan putusan verstek melalui upaya hukum 'verzet' (perlawanan) dalam 14 hari.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 125 HIR; Pasal 149 RBg

Contoh Kasus & Penerapan

Anda menggugat mantan mitra atas wanprestasi Rp 200 juta. Meski sudah dipanggil 3 kali, tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Hakim menjatuhkan putusan verstek: tergugat wajib membayar Rp 200 juta. Putusan ini langsung bisa dieksekusi jika dalam 14 hari tidak ada verzet.

Butuh bantuan terkait Putusan Verstek?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Putusan Verstek?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

GugatanEksepsiEksekusi PutusanLegal StandingPutusan SelaBandingSita Jaminan

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.