Definisi Hukum

Apa itu Sengketa Batas Tanah?

Sengketa batas tanah adalah perselisihan antara pemilik tanah yang bersebelahan tentang di mana batas sebenarnya antara kedua bidang tanah. Sengketa batas sering timbul karena perbedaan antara batas fisik di lapangan dengan batas yang tercantum di sertifikat atau peta ukur BPN. Penyelesaian bisa melalui mediasi BPN atau gugatan ke pengadilan.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997; Permen ATR No. 21 Tahun 2020

Contoh Kasus & Penerapan

Tetangga Anda membangun pagar yang masuk 50 cm ke tanah Anda berdasarkan klaim peta lama yang berbeda. Anda mengajukan sengketa ke Kantor BPN setempat. BPN akan melakukan pengukuran ulang di lapangan (kontraditur) dengan memanggil kedua pihak. Hasil pengukuran BPN menjadi acuan resmi penentuan batas.

Butuh bantuan terkait Sengketa Batas Tanah?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Sengketa Batas Tanah?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Pengosongan LahanSertifikat GandaGanti Rugi Pengadaan TanahSKGRSKPTKonversi Hak Tanah

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.