Definisi Hukum

Apa itu SKPT?

SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) adalah dokumen resmi dari BPN yang menerangkan status hukum bidang tanah tertentu: siapa pemiliknya, adakah beban di atasnya, dan apakah sedang dalam sengketa. SKPT adalah dokumen due diligence paling dasar sebelum transaksi properti.

Dasar Hukum

Pasal 34 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Contoh Kasus & Penerapan

Sebelum menandatangani PPJB dengan developer, minta PPAT untuk meminta SKPT atas tanah lokasi proyek. Jika penjual menolak, itu tanda bahaya — ada sesuatu yang disembunyikan tentang status tanah tersebut.

Butuh bantuan terkait SKPT?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Konversi Girik ke SHM Sengketa Batas Tanah SKGR Pengosongan Lahan Sertifikat Ganda Konversi Hak Tanah

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.